Montreal, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amerika dan Kanada mendukungpenuh keputusan MUI mengeluarkan fatwa haram tentang Golput. Fatwa ini dinilaisebagai keputusan yang tepat dan cerdas dari MUI.

"Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang haramnya Golput merupakan salah satulangkah cerdas untuk mengikutkan secara aktif warga negara Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia," kata Ketua Pusat Pelayanan dan Informasi PartaiKeadilan Sejahtera Amerika dan Kanada (PIP PKS) di San Francisco, California Muhammad Yusuf Efendi dalam sela-sela kesibukan persiapan PEMILU 2009 di Amerika.

Ijtima ulama sebagai forum permusyawaratan merupakan forum konsensus ijma ulama Indonesia dalam memutuskan masalah-masalah kemasyarakatan yang berbasis syariah.

Hal tersebut disampaikan Panitia Tim Materi yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh. Ditambahkan, Ijtima Ulama yang ketiga ini akan berlansung pada 24 Januari sampai dengan 26 Januari 2009, dua pesantren: Pesantren Serambi Mekkah dan Pesantren Diniyah Putri, yang keduanya berada di Padang Panjang.

Ketua umum Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) Ikebal Adam Patel mengingatkan pelarangan Muslimah berhijab/berjilbab tidak hanya membatasi hak seseorang menjalankan ajaran agamanya tetapi juga membuka peluang terjadinya diskriminasi melembaga terhadap umat Islam.

Dalam pernyataan persnya yang diperoleh ANTARA di Brsibane, Ahad, menanggapi wacana pelarangan wanita Muslim berhijab/ berjilbab di toko dan bank di Australia karena alasan keamanan yang digulirkan penyiar stasiun radio 4BC Brisbane, Michael Smith, 14 Januari lalu, Patel mengatakan, hijab adalah tuntutan ajaran agama.

Departemen Agama tahun 2009 akan merehabilitasi semua ruang kelas belajar yang rusak pada madrasah ibtidaiyah yang jumlahnya mencapai 24.650 ruang kelas dengan unit cost per ruangan Rp 92,5 juta.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan, pihaknya tidak hanya memperbaiki ruang kelas yang rusak, tetapi juga akan membangun madrasah bertaraf internasional minimal satu unit pada setiap provinsi.

Komite Penyiaran Indonesia (KPI) mendesak seluruh setasiun televisi swasta nasional untuk tidak menayangkan rokok dan alkohol sebelum pukul 21.30 WIB waktu setempat.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat KPI tanggal 14/1/08, ditandatangani Ketua KPI Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D, ditujukan kepada seluruh Direktur Utama Setasiun Televisi Nasional. Tembusan surat dikirim kepada DPR Komisi I, Menkominfo, Kapolri, Kejaksaan Agung, Ketua MUI, Ketua LSF dan KPUD seluruh Indonesia.