بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN
PENOLAKAN KEHADIRAN DELEGASI
PARLEMEN ISRAEL KE INDONESIA

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Konferensi Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali pada tanggal 29 April 2007 sampai dengan 4 Mei 2007, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menolak kehadiran delegasi Israel pada konferensi tersebut, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Israel adalah negara penjajah yang melakukan penjajahan terhadap negara dan bangsa Palestina dan Libanon Selatan. Hal ini bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alenia pertama yang menyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".
2. Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam bentuk pembunuhan massal terhadap warga sipil Palestina termasuk kaum wanita dan anak-anak yang tidak berdosa, menimbulkan kemiskinan, kerusakan serta memenjarakan para menteri serta anggota parlemen Palestina.
3. Israel adalah negara yang tidak menghormati hukum internasional dengan menolak berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama tentang penarikan pasukan/kekuatan militernya dari wilayah Palestina yang dikuasai secara paksa sejak perang Arab - Israel.

Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mendesak kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk secara tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran delegasi Israel kepada Sekretariat Jenderal Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa.
2. Pemerintah Republik Indonesia agar tidak mengeluarkan visa bagi delegasi Israel. Karena mendukung keikutsertaan Israel dalam sidang IPU secara diplomatis telah mengakui kedaulatan negara Israel, dan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Demikian pernyataan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, semoga dapat mendorong perbaikan tatanan global yang adil, damai dan bermartabat.

Jakarta, 23 April 2007

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA