Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Pusat dalam pertemuan Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia di Masjid Istiqlal pada tanggal 23 Januari 2003/20 Zulqaidah 1423 H, memprihatinkan perkembangan situasi kehidupan kebangsaan dan kehidupan global akhir-akhir ini, dengan senantiasa mengharap rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT menyampaikan taushiyah sebagai berikut :

Dalam Negeri :

1. Menilai bahwa proses reformasi telah tidak berjalan sesuai harapan rakyat Indonesia untuk perbaikan kesejahteraan hidup, bahkan proses reformasi itu telah kehilangan arah dan makna. Sehubungan dengan itu, mewasiatkan kepada para elit bangsa, baik di pemerintahan maupun di partai politik dan organisasi masyarakat untuk bersatu padu dan menyingsingkan lengan baju melalui ikhtiar nyata membebaskan bangsa dari multi krisis, serta menghilangkan egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah), kesombongan (takabbur) dan sikap mau menang sendiri.
2. Mewasiatkan kepada penyelenggara negara untuk memiliki sense of crisis, yakni rasa bahwa rakyat Indonesia sedang mengalami kesusahan hidup, maka oleh karena itu agar penyelenggara negara membuka mata dan hati untuk mendengar jeritan hati nurani rakyat, serta mengedepankan kearifan dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak semakin menyengsarakan rakyat, seperti dalam penaikan harga BBM, listrik dan telepon yang selalu diikuti oleh kenaikan harga bahan-bahan pokok, serta berhati-hati dalam menjual aset-aset negara sehingga tidak merugikan bangsa dan negara serta merendahkan harkat dan martabatnya di luar negeri.
3. Mewasiatkan kepada para penyelenggara negara untuk bersungguh-sungguh memberantas praktek korupsi dengan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang serius serta keteladanan melalui pemberantasan praktek-praktek korupsi di lingkungan kekuasaaan. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa sesuai fatwa MUI tahun 2000, korupsi, kolusi, nepostisme dan pemberian hadiah kepada pejabat termasuk bentuk munkarat besar. Pembiaran praktek-praktek korupsi adalah ketidakadilan yang menjadi faktor utama keterpurukan bangsa, dan pembebasan dari hukum para konglomerat hitam adalah kezaliman yang sangat melukai hati rakyat.
4. Berpendapat bahwa adalah hak demokrasi apabila warga masyarakat yang dipelopori mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya bagi peningkatan kesejahteraan hidup, namun mengingatkan agar perjuangan demikian tidak menggunakan cara kekerasan dan pengrusakan. Begitu pula, kepada aparat penegak hukum dan keamanan agar tidak menempuh pendekatan represif dan mengandalkan kekuatan yang hanya akan menimbulkan korban.
5. Mewasiatkan kepada penyelenggara negara untuk senantiasa menampilkan sikap kenegarawanan dan membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terutama yang menyangkut hajat/kepentingan orang banyak, dengan selalu mengkomunikasikannya dengan sebaik-baiknya kepada rakyat.

Luar Negeri :

1. Prihatin akan perkembangan kehidupan global yang ditandai oleh munculnya neo-imperialisme dalam bentuk perluasan hegemoni oleh negara-negara adikuasa dunia secara sepihak, melalui pemaksaan penerapan sistem kapitalisme dalam bidang ekonomi, sistem liberalisme dalam bidang politik dan budaya, dan unilateralisme dalam hubungan internasional, hal mana telah dan akan terus menciptakan ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakstabilan dan ketidakamanan dalam kehidupan umat manusia di dunia.
2. Menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bahu membahu menolak dan menghalangi merajalelanya neo-imperialisme itu yang dengan dalih perang melawan terorisme menekan, mendikte dan menghancurkan negara-negara lain, khususnya Dunia Islam.
3. Sehubungan dengan itu, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Irak, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya atas Irak adalah bukti nyata dari standar ganda Amerika Serikat dengan pada sisi lain mendukung Israel dan terorisme negara atas negara lain (state terrorism).
4. Menyerukan kepada negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab, untuk bersatu padu dan menghilangkan perbedaan dan pertentangan yang ada di antara mereka, untuk menghadapi dan melawan agresi dan invasi Amerika Serikat ke dalam kedaulatan negara Irak. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menunjukkan fungsinya sebagai lembaga internasional yang melindungi setiap negara anggotanya, bukan sebagai perpanjangan tangan negara-negara adikuasa. Kepada Organisasi Konperensi Islam (OKI) dan Liga Islam Sedunia (Rabithat al-`Alam al-Islamy) agar mengambil kepeloporan menggalang persatuan Dunia Islam dalam menghadapi ancaman dan tantangan.
5. Mendesak Pemerintah RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengambil sikap tegas dan tegar menolak rencana agresi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Irak, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penghapusan segala bentuk penjajahan di muka bumi demi terwujudnya perdamaian abadi, serta bahwa serangan tersebut akan membawa dampak-dampak buruk bagi kehidupan nasional Indonesia. Sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas aktif agar Pemerintah RI berbuat nyata untuk menghalangi serangan Amerika Serikat itu melalui mekanisme PBB, OKI, GNB, ASEAN, dan lain-lain.
6. Mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk menggalang solidaritas keagamaan dan kemanusiaan bagi rakyat Irak dengan memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil. Namun, diingatkan agar dalam menyampaikan protes tidak terjebak ke dalam tindak kekerasan dan pengrusakan.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin atas kita semua.

Billahittaufik walhidayah.

Jakarta, 23 Januari 2003

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

CATATAN: Halaman ini di buat sebagaimana mestinya dalam bentuk yang bisa di sajikan di halaman situs dengan isi yang sama dengan dokumen asli.