"Kami meyakini seluruh fatwa MUI berlaku bagi BPKH tanpa perlu dilegalisasi. Kami tunduk kepada seluruh fatwa MUI," kata Alexander Harry dalam pembukaan International Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ACFS) ke-9 di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2025). 

"Mudah-mudahan kita akan meluncurkan himpunan kompilasi fatwa bersama MUI terkait haji dan umroh," imbuh Harry. 

Dia menukil pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie yang mengatakan hukum Islam akan berlaku, apalagi itu berlaku di masyarakat. Harry menyampaikan, BPKH tidak akan lepas dari peran MUI dalam mengelola keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. 

"Bahkan anak perusahaan BPKH yang bangun MUI yaitu Bank Muamalat. BPKH juga dibuat oleh MUI dan ormas Islam lainnya," ujarnya. 

Dia mengungkapkan saat ini dana yang dikelola oleh BPKH sebesar Rp 170 Triliun. Dana sebesar itu, Rp 100 Triliun sudah dipindahkan ke perbankan syariah. 

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sekarang ini ada dana abadi umat sebesar Rp 4 Triliun, yang sudah tidak diketahui siapa pemiliknya, lalu dikatakan ini adalah milik umat Islam, yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. 

Dia mengatakan, BPKH membeli Rp 120 Triliun surat berharga syariah negara, untuk membangun IAIN, UIN seluruh Indonesia, kantor urusan agama, dan embarkasi haji. 

Kegiatan ACFS ke-9 ini merupakan acara tahunan Komisi Fatwa MUI yang juga menjadi rangkaian dari Milad Emas ke-50 MUI. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar membuka secara langsung kegiatan ini yang akan berlangsung Sabtu-Senin, 26-28 Juli 2025, dengan mengusung tema: Peran Fatwa Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Bangsa.

(Sadam/Azhar)