JAKARTA, MUI.OR.ID— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung program Pendidikan Bermutu untuk Semua yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti.

Dukungan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, seusai menerima kunjungan silaturahim Mendikdasmen, Prof Abdul Mu'ti, ke Kantor MUI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025).

Sekjen MUI mengatakan, program tersebut secara filosofi berprinsip kepada keadilan. Menurutnya, selama ini pendidikan di Indonesia belum merata, terutama di daerah tertentu seperti daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar).

"MUI bersama ormas yang berhimpun memiliki komitmen yang sama untuk memberikan dukungan atas (kualitas) pendidikan ditingkatkan, baik secara substansi materi pembelajaran berdasarkan kurikulum," kata Buya Amirsyah.

Selain itu, Buya Amirsyah menyampaikan, diperlukan pendidikan karakter yang menanamkan karakter dan keteladanan, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Buya Amirsyah menambahkan, dalam program MBG menanamkan prinsip-prinsip keteladanan, kesehatan, dan kebersihanan bagi generasi muda di masa depan.

"Indonesia yang kita cita-citakan akan menjadi Indonesia Emas 2045 itu harus kita wujudkan lewat pendidikan. Semua untuk meningkatkan mutu sehingga Indonesia bisa menghadapi tantangan berat ke depan,” kata dia.

Selain itu, Buya Amirsyah menambahkan, MUI akan memberikan dukungan kepada Mendikdasmen untuk menjalankan program tersebut. Salah satunya berkontribusi dengan memberikan masukan-masukan pada rancangan amandemen undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pesantren yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Proglenas). 

Semetara itu,  Prof Abdul Mu'ti  di hadapan pimpinan MUI dan ormas Islam di bawah naungan MUI, Prof Mu'ti menyosialisasikan program pendidikan bermutu untuk semua.

Prof Mu'ti menjelaskan, program ini berbeda dengan program sebelumnya, yaitu merdeka belajar. Menurutnya, program ini merupakan upaya untuk melaksanakan konstitusi sebagai amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di antaranya, terkait program pendidikan bermutu tersebut adalah pemerataan pendidikan. Menurutnya, selama ini anak-anak sekolah belum mendapatkan layanan pendidikan yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Faktor tersebut, antara lain karena domisili atau tempat tinggalnya, keadaan ekonominya, maupun keadaan-keadaan lainnya yang menyebabkan tidak mendapatkannya layanan pendidikan.

"Kami memakai kata layanan karena tugas Kementerian Dasar dan Menengah itu memberikan fasilitas, ruang, kesempatan, untuk anak-anak Indonesia belajar," kata dia.

Selain itu, Mendikdasmen dalam program Pendidikan Bermutu untuk semua itu mengentaskan kesenjangan kualitas pendidikan, baik satuan pendidikan negeri dan swasta, satuan pendidikan di kota-kota besar dan daerah 3 T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

"Sebagian besar satuan tugas dilaksanakan masyarakat, bahasa lainnya swasta. Kami berpendapat dan mengambil keputusan swasta adalah mitra pemerintah, bukan kompetitor," lanjutnya.